PEMBERIAN DISINSENTIF TERHADAP PELAKSANAAN KEGIATAN YANG TIDAK SEJALAN DENGAN RENCANA TATA RUANG

Pemberian disinsentif diberikan kepada masyarakat, pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

Disinsentif yang diberikan kepada masyarakat, pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang meliputi:

a.         pengenaan pajak daerah dan/atau retribusi yang tinggi, disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang;

b.         pembatasan penyediaan infrastruktur;

c.          penghentian izin; dan

d.         penalti.

 Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilaksanakan oleh instansi berwenang.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Ä  Kelompok Jenis Perangkat Insentif dan Disinsentif Pengaturan

Adapun jenis-jenis perangkat insentif-disinsentif pengaturan/ regulasi/ kebijaksanaan, secara umum dikelompokkan berdasarkan elemen di bawah ini:

a)            Perangkat yang berkaitan langsung dengan pengaturan elemen guna lahan, misalnya meliputi:

¨          Pengaturan hukum pemilikan lahan oleh swasta

¨          Pengaturan sertifikasi tanah

¨          Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

¨          Transfer of Development Right (TDR)

¨          Pengaturan perizinan, meliputi:

Ø  Izin prinsip: izin usaha/tetap

Ø  Izin lokasi

Ø  Planning permit

Ø  Izin gangguan

Ø  IMB

Ø  Izin Penghunian Bangunan (IPB)

b)            Perangkat yang berkaitan dengan pengaturan elemen pelayanan umum, misalnya meliputi:

¨          Kekuatan hukum untuk mengembalikan gangguan/pencemaran

¨          Pengendalian hukum terhadap kendaraan dan transportasi

¨          Pengaturan penyediaan pelayanan umum oleh swasta

c)             Perangkat yang berkaitan dengan pengaturan penyediaan prasarana, misalnya meliputi:

¨          Development exaction, misalnya dalam penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial

¨          Ketentuan ‘Linkage’ (pengkaitan), misalnya: kebijaksanaan 1:3:6 dalam pembangunan perumahan, 20% dari lahan harus untuk membangun rumah susun murah, dan sebagainya.

Ä  Kelompok Jenis Perangkat Insentif dan Disinsentif Ekonomi/Keuangan

Sementara itu, jenis-jenis perangkat insentif-disinsentif ekonomi/keuangan secara umum dikelompokan berdasarkan elemen di bawah ini:

a)            Perangkat yang berkaitan langsung dengan elemen guna lahan, meliputi:

¨          Pajak lahan/ PBB

¨          Pajak mengembangan lahan

¨          Pajak balik nama/ jual beli lahan

¨          Retribusi perubahan lahan

¨          Development Impact Fees, dll.

b)            Perangkat yang berkaitan dengan elemen pelayanan umum, meliputi:

¨          Pajak kemacetan

¨          Pajak pencemaran

¨          Retribusi perijinan:

Ø  Izin prinsip: izin usaha/tetap

Ø  Izin lokasi

Ø  Planning permit

Ø  Izin gangguan

Ø  IMB

Ø  Izin Penghunian Bangunan (IPB)

¨          User Charge atas pelayanan umum

¨          Subsidi untuk pengadaan pelayanan umum oleh pemerintah atau swasta, dll.

c)             Perangkat yang berkaitan dengan penyediaan prasarana:

¨          Kontribusi (skema kerja sama)

¨          Pemberian dana awal untuk program konsolidasi lahan

¨          Pengusahaan skema pinjaman lunak, dll.

Ä  Kelompok Jenis Perangkat Insentif dan Disinsentif pemilikan/pengadaan langsung oleh pemerintah

Jenis-jenis perangkat insentif-disinsentif pemilikan/pengadaan langsung oleh pemerintah,  secara umum dikelompokkan berdasarkan elemen di bawah ini:

a)            Perangkat yang berkaitan langsung dengan elemen guna lahan: penguasaan lahan oleh pemerintah (bank lahan)

b)            Perangkat yang berkaitan dengan elemen pelayanan umum:

¨          Pengadaan pelayanan umum oleh pemerintah (air bersih, pengumpulan/pengolahan sampah, air kotor, listrik, telepon, angkutan umum)

c)             Perangkat yang berkaitan dengan penyediaan prasarana:

¨          Pengadaan infrastruktur kota oleh pemerintah

¨          Pembangunan perumahan oleh pemerintah

¨          Pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial oleh pemerintah