KUMPULAN RTRW (PERDA/RANPERDA) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Berikut saya lampirkan Perda/Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Untuk melihatnya dapat didownload dengan mengklik Nama Kabupaten/Kota di bawah ini:

I.   Perda RTRW Provinsi Sumatera Utara
II.  Perpres RTR KSN Mebidangro (Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo)
III. Perpres RTR KSN Danau Toba

No	Kabupaten/Kota
IV. Kota
1	RTRW Kota Sibolga
2	RTRW Kota Tanjung Balai
3	RTRW Kota Pematangsiantar
4	RTRW Kota Tebing Tinggi
5	RTRW Kota Medan
6	RTRW Kota Binjai
7	RTRW Kota Padangsidimpuan
8	RTRW Kota Gunungsitoli
V. Kabupaten
9	RTRW Kab. Nias
10	RTRW Kab. Nias Selatan
11	RTRW Kab. Nias Barat
12	RTRW Kab. Nias Utara
13	RTRW Kab. Mandailing Natal
14	RTRW Kab. Tapanuli Selatan
15	RTRW Kab. Tapanuli Tengah
16	RTRW Kab. Tapanuli Utara
17	RTRW Kab. Toba Samosir
18	RTRW Kab. Labuhan Batu
19	RTRW Kab. Asahan
20	RTRW Kab. Simalungun
21	RTRW Kab. Dairi
22	RTRW Kab. Karo
23	RTRW Kab. Deli Serdang
24	RTRW Kab. Langkat
25	RTRW Kab. Humbang Hasundutan
26	RTRW Kab. Pakpak Bharat
27	RTRW Kab. Samosir
28	RTRW Kab. Serdang Bedagai
29	RTRW Kab. Batu Bara
30	RTRW Kab. Padang Lawas Utara
31	RTRW Kab. Padang Lawas
32	RTRW Kab. Labuhan Batu Utara
33	RTRW Kab. Labuhan Batu Selatan

KETENTUAN INSENTIF DAN DISINSENTIF DALAM PENYELENGGARAAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KAB/KOTA

Mengacu pada pasal 38 Undang-Undang No 26 Tahun 2007, bahwa pemberian insentif dan atau disinsentif oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang wilayah yang harus diacu. Insentif merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, dapat berupa:

a.  keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham;

b.  pembangunan serta pengadaan infrastruktur;

c.  kemudahan prosedur perizinan; dan/atau

d.  pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah.

Sedangkan disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang,dapat berupa:

a.   pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan/atau

b.   pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti.

Secara ringkas, seluruh jenis perangkat insentif dalam pemanfaatan ruang adalah selalu mempunyai ciri atau sifat memberikan kemudahan-kemudahan bagi terlaksananya pemanfaatan ruang sesuai rencana yang ada, khususnya melalui pengaturan:

a.   di bidang ekonomi melalui tata cara pemberian kompensasi, imbalan, dan tata cara penyelenggaraan sewa ruang dan urun saham; atau

b.   di bidang fisik melalui pembangunan serta pengadaan sarana dan prasarana seperti jalan, listrik, air minum, telepon, dan sebagainya untuk melayani pengembangan kawasan sesuai dengan rencana tata ruang.

Sebaliknya, seluruh jenis perangkat disinsentif dalam pemanfaatan ruang adalah selalu ditujukan untuk mempersulit munculnya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai atau tidak sejalan dengan rencana tata ruang yang ada. Contoh yang dapat diberikan misalnya adalah:

a.   Pengenaan pajak atau retribusi tinggi; atau

b.   Ketidaktersediaan sarana dan prasarana.

Berdasarkan telaahan dari berbagai sumber, maka kebijakan pemberian insentif dan disinsentif secara makro (umum) di wilayah Kab/Kota, dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1.     Perangkat Pengaturan/regulasi/ kebijaksanaan

2.     Perangkat Ekonomi/Keuangan

3.     Pemilikan/pengadaan/penyediaan langsung (prasarana & sarana) oleh pemerintah

bersambung ke:

1. Pemberian Insentif

2. Pemberian Disinsentif